🎉 Laporan Keuangan Partai Politik Demokrat

IndonesianCorruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penerimaan dan pengeluaran, yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah satu bulan saat anggaran berakhir. PartaiDemokrat, PKS 4 Tidak Kooperatif Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII Partai Golkar . 6 8. Kategori Respon Partai Politik Buku laporan keuangan tahunan partai politik. 12 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB PDIP Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB DewanPembina Gerindra Minta Kader Demokrat Berhenti Nyinyir. July 11, 2019. Politisi Gerindra Fadli Zon Sebut Tak Perlu Rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo. July 11, 2019. DPP Partai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; IndonesianCorruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Indonesian Corruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Harian Kompas Sorot Politik; Kilas Badan Negara; Kilas VIVAPolitik - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masalah terhambatnya anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum dari Kementerian Keuangan yang akan memengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. "Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan matang," kata AHY di kantor KPU, Jakarta Inimerupakan kemenangan ICW atas sengketa informasi keuangan partai politik yang kedua setelah sebelumnya Majelis KIP memutuskan ICW berhak atas seluruh informasi yang ICW minta pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 28 Januari lalu, dimana PPP juga wajib memberikan laporan keuangan partai. 38, 39. Kita menuntut agar Demokrat segera ANTARAHafidz Mubarak A. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menghadiri pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU. KETUA Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyebut partainya bakal mengincar kantung suara dari kalangan pemilih muda pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 10partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Kota Samarinda menerima bantuan keuangan dari Pemkot sebesar Rp2,09 miliar. PDIP menjadi penerima terbesar. Network iNews NETWORK. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program Klik Lebih Lanjut. iNewsAceh . - Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menanggapi kebijakan Komisi Pemilihan Umum KPU menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK bagi peserta satu perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, Valentina Sagala mengatakan, langkah KPU itu berpotensi memberi jalan masuknya dana ilegal ke partai untuk pendanaan pemilu."Penghapusan LPSDK dari PKPU berpotensi juga memperparah masuknya dana-dana ilegal ke kantong partai untuk pendanaan pemilu," kata Valentina saat dihubungi reporter Tirto, Minggu 11/6/2023.Intinya, kata dia, hal ini akan menambah kerentanan atau risiko tidak transparan dan akuntabel pada Pemilu 2024. Perihal dana ilegal, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu."Untuk mencegah dana ilegal, logikanya, kan, seketat mungkin memastikan agar seluruh proses dana kampanye ini transparan dan akuntabel. Kata kuncinya transparan dan akuntabel. Ini, kan, semangat antikorupsi," ucap Valentina, ada terobosan kebijakan dan tradisi hukum yang baik yang perlu terus diatur, bahkan jika perlu ditingkatkan. Ia mengatakan adanya kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK adalah bagian dari upaya mencegah potensi korupsi."Dan sudah diatur sejak PKPU 2013, ditegakkan sejak di Pemilu 2014. Tadi saya katakan pengaturan ini tujuannya agar prinsip Pemilu dalam Pasal 3 UU Pemilu, yaitu akuntabel tercapai. Demikian juga Pasal 4 UU Pemilu terkait terwujudnya pemilu yang berintegritas. Jadi jelas, seharusnya ketentuan kewajiban LPSDK itu diatur dalam PKPU," tutur mengatakan jika rancangan PKPU tetap diterbitkan KPU dengan menghapus LPSDK, pihaknya akan mendorong Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi kepada untuk memperbaiki PKPU tersebut."Kalau belum juga berhasil, kami mempertimbangkan untuk membuat pelaporan/pengaduan ke DKPP," pungkas Komisioner KPU Idham Holik mengatakan dihapuskannya LPSDK bukan berarti peserta pemilu tidak diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima."Bukan berarti sumbangan dana kampanye tidak disampaikan ke KPU," kata Idham saat dikonfirmasi, Minggu 11/6/2023.Idham mengatakan sumbangan dana kampanye tetap wajib disampaikan ke KPU yang dicantumkan dalam laporan awal dana kampanye LADK. Peserta pemilu menyerahkannya sebelum masa kampanye dimulai."Jadi, kalau peserta pemilu baik partai politik, calon DPD, ataupun pasangan calon presiden wakil presiden, itu menerima dana kampanye maka wajib disampaikan dalam LADK," ucap mengatakan peserta pemilu juga wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye RKDK yang memuat sumbangan dana kampanye satu hari setelah ditetapkan sebagai peserta sisi lain, KPU meminta agar penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh peserta pemilu dilaporkan setiap hari lewat aplikasi sistem informasi dana kampanye Sidakam. Perihal Informasi terkait dana kampanye di Sidakam dapat diakses publik melalui situs juga Penjelasan KPU soal Penghapusan Laporan Dana Kampanye Penghapusan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Suatu Kemunduran Terkurung Udara Ibukota Mencari Musabab & Solusi Polusi Jakarta - Politik Reporter Fransiskus Adryanto PratamaPenulis Fransiskus Adryanto PratamaEditor Anggun P Situmorang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah kantor DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif interpretif dengan etnometodologi sebagai pendekatan, terdapat empat informan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan internal sudah memenuhi akuntabilitas kepada internal partai politik namun belum transparansi untuk publik, laporan dana kampanye sudah memenuhi akuntabilitas dan transparansi, laporan bantuan politik sudah memenuhi akuntabilitas namun belum transparansi untuk publik, dan implementasi AD dan ART DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur sudah diimplementasikan dengan baik. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this publication. Sekar Anggun Gading PinilihA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements. INTISARI Partai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut. Kata kunciMemandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus etHari SabarnoHari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus 2011, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Governance .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin MakasssarJuliestariJuliestari. 2018. Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas KeilmuanKamayanti AriKamayanti Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan. Yayasan Rumah Peneleh Seri Media & Literasi.Asumsi Dasar Paradigma Interpretif . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BrawijayaLudigdoLudigdo. 2013. Asumsi Dasar Paradigma Interpretif. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN 3MahmudiMahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN 3. & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDIMardiasmoMardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran YogyakartaSujatmika Marita DanMarita dan Sujatmika. Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja RosdakaryaLexy J MoleongMoleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka CiptaMukhtarMukhtar. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka 2015 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola partai Politik Yang Baik" Universitas Merdeka Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan UmumPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Tahun 2018. Keuangan Entitas NirlabaPernyataan StandarAkuntansi KeuanganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. 2011. Akuntan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri BogorSimarmataSimarmata. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas NirlabaIaiIAI. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahunPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik 1. dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumSugiyonoSugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 19 April 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 TahunUndang -UndangUndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pour rendre compte de leurs revenus et de leurs dépenses en toute transparence, les partis politiques, leurs instances ainsi que les candidats indépendants autorisés et les députés indépendants autorisés doivent nous remettre un rapport financier annuel. Nous produisons aussi, sur une base quasi annuelle, une analyse statistique pour dresser le portrait du financement de l’ensemble des partis politiques. Ces rapports financiers ne contiennent aucun renseignement confidentiel. 2021 Rapports financiers des partis politiques autorisés Bloc pot PDF Citoyens au pouvoir du Québec PDF Climat Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Parti 51 PDF Parti accès propriété et équité PDF Parti Conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime PDF Parti culinaire du Québec PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti pour l'indépendance du Québec PDF Parti québécois PDF Parti royaliste du Québec PDF Parti vert du Québec PDF Québec solidaire PDF Union nationale PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapports financiers des députés indépendants autorisés Catherine Fournier PDF Guy Ouellette PDF 2020 Faits saillants sur les données financières des entités politiques autorisées en 2020 Rapports financiers des partis politiques autorisés Bloc pot PDF Citoyens au pouvoir du Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Parti 51 PDF Parti animal du Québec PDF Parti conservateur du Québec PDF Parti culinaire du Québec PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti pour l'indépendance du Québec PDF Parti québécois PDF Parti royaliste du Québec PDF Parti vert du Québec PDF Québec solidaire PDF Union nationale PDF Voie du peuple PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapports financiers des députés indépendants autorisés Catherine Fournier PDF Guy Ouellette PDF 2019 Faits saillants sur les données financières des entités politiques autorisées en 2019 Rapports financiers des partis politiques autorisés Alliance provinciale du Québec PDF Bloc pot PDF Citoyens au pouvoir du Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Parti 51 PDF Parti conservateur du Québec PDF Parti culinaire du Québec PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti pour l'indépendance du Québec PDF Parti québécois PDF Parti royaliste du Québec PDF Parti vert du Québec PDF Québec cosmopolitain PDF Québec solidaire PDF Voie du peuple PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapport financier de la députée indépendante autorisée Catherine Fournier PDF Rapports financiers des candidats indépendants autorisés Ali Dahan Claude Surprenant Jean-Marc Boyer Yves St-Denis 2018 Vue d’ensemble, statistiques et faits saillants de la situation financière des partis politiques Les rapports financiers 2018 des entités politiques autorisées sont disponibles Rapports financiers des partis politiques autorisés Alliance provinciale du Québec PDF Bloc pot PDF Changement intégrité pour notre Québec PDF Citoyens au pouvoir du Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Droit des sans droits PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Parti 51 PDF Parti conservateur du Québec PDF Parti culinaire du Québec PDF Parti équitable PDF Parti indépendantiste PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti québécois PDF Parti vert du Québec PDF Québec solidaire PDF Voie du peuple PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapports financiers des candidats indépendants autorisés Ali Dahan PDF Beverly Bernardo PDF Claude Surprenant PDF Cynthia Nichols PDF Fang Hu PDF Guy Gallant PDF Jean Marie Floriant Ndzana PDF Jean-Marc Boyer PDF Luc Lainé PDF Patrick Hayes PDF Sylvain Marcoux PDF William Duquette PDFélecteur autorisé Yves St-Denis PDF 2017 Portrait sur le financement des partis politiques provinciaux 2017 PDF Rapports financiers des partis politiques autorisés Bloc pot PDF Changement intégré pour notre Québec PDF Citoyens au pouvoir du Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe Adrien Pouliot - Parti conservateur du Québec PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Option nationale - Pour l'indépendance du Québec PDF Parti 51 PDF Parti équitable PDF Parti indépendantiste PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti québécois PDF Parti travailliste du Québec PDF Parti vert du Québec PDF Québec solidaire PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapports financiers des candidats indépendants autorisés Francois-Xavier Richard-Choquette PDF Sébastien Théodore PDF Vincent Bégin PDF 2016 Portrait sur le financement des partis politiques provinciaux 2016 PDF Rapports financiers des partis politiques autorisés Bloc pot PDF Changement intégré pour notre Québec PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe Adrien Pouliot - Parti conservateur du Québec PDF Équipe autonomiste PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Option nationale - Pour l'indépendance du Québec PDF Parti 51 PDF Parti des sans parti PDF Parti équitable PDF Parti indépendantiste PDF Parti libéral du Québec PDF Parti libre PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti québécois PDF Parti travailliste du Québec PDF Parti unité nationale PDF Parti vert du Québec PDF Québec solidaire PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapport financier de la députée indépendante autorisée Sylvie Roy PDF 2015 Rapports financiers 2015 PDF Portrait sur le financement des partis politiques provinciaux PDF Rapports financiers des partis politiques autorisés Bloc pot PDF Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault PDF Équipe Adrien Pouliot - Parti conservateur du Québec PDF Équipe autonomiste PDF Mon pays le Québec PDF Nouveau Parti démocratique du Québec PDF Option nationale - Pour l'indépendance du Québec PDF Parti équitable PDF Parti des sans parti PDF Parti indépendantiste PDF Parti libéral du Québec PDF Parti marxiste-léniniste du Québec PDF Parti nul PDF Parti québécois PDF Parti travailliste du Québec PDF Parti unité nationale PDF Parti vert du Québec PDF Québec - Révolution démocratique PDF Québec solidaire PDF Union citoyenne du Québec PDF Rapports financiers des instances des partis politiques autorisés Récapitulation des revenus et des dépenses PDF Rapport financier de la députée indépendante autorisée Sylvie Roy PDF

laporan keuangan partai politik demokrat